Artikel

Penelitian hukum memiliki peran yang sanat penting bagi advokat karena menjadi dasar dalam memberikan layanan hukum yang profesional, akurat, dan bertanggung jawab.

Hukum Pro Bono adalah istilah yang merujuk pada pemberian layanan hukum gratis oleh advokat atau firma hukum kepada masyarakat yang membutuhkan namun tidak mampu membayar biaya jasa hukum.

Dalam dunia pasar modal, terdapat sejumlah istilah yang sering terdengar namun tidak selalu dipahami oleh publik. Dua istilah yang paling umum, tetapi sering tertukar, adalah Initial Public Offering (IPO) dan emiten. Keduanya saling berkaitan, namun memiliki makna dan implikasi hukum yang berbeda. Bagi perusahaan yang sedang mempertimbangkan pendanaan melalui pasar modal, memahami perbedaan ini merupakan langkah awal yang penting sebelum melangkah ke proses yang lebih kompleks. Artikel ini membahas secara jelas apa itu IPO, apa itu emiten, serta hubungan antara keduanya—dan mengapa perusahaan perlu memahami aspek legalnya sebelum melakukan aksi korporasi di pasar modal Indonesia.

Dalam dunia bisnis yang dinamis dan terus berkembang, kepastian hukum menjadi salah satu fondasi utama yang menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha. Setiap keputusan bisnis, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, tidak terlepas dari implikasi hukum yang menyertainya. Di tengah kompleksitas regulasi dan tantangan hubungan industrial, peran konsultan hukum perusahaan menjadi semakin penting — bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang timbul, tetapi juga untuk mencegahnya sejak awal. Tulisan ini membahas secara komprehensif tentang bagaimana aspek hukum melekat dalam kegiatan usaha, pentingnya pendampingan hukum dalam urusan ketenagakerjaan, hingga dinamika penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia.

Legal Due Diligence (LDD) merupakan salah satu tahapan penting yang harus dilakukan perusahaan sebelum melaksanakan Initial Public Offering (IPO). Melalui proses ini, seluruh aspek hukum perusahaan—seperti legalitas badan usaha, perizinan, kepemilikan aset, kontrak, hingga potensi sengketa—diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan LDD membantu perusahaan mengidentifikasi dan memperbaiki potensi risiko hukum yang dapat menghambat proses go public. Selain menjadi dasar penyusunan opini hukum bagi regulator, hasil LDD juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, sekaligus mencerminkan kesiapan perusahaan untuk menjadi emiten yang kredibel dan patuh hukum di pasar modal.

Sengketa properti merupakan salah satu risiko terbesar yang dapat menghambat kelancaran investasi dan pengembangan proyek. Oleh karena itu, memahami strategi pencegahan sengketa sejak tahap perencanaan menjadi kunci bagi investor dan pengembang dalam menjaga keberlanjutan bisnis serta kepastian hukum. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Investor maupun pengembang

Dalam ekonomi yang saling terhubung saat ini, transaksi keuangan membentuk cara bisnis berkembang, investor menyusun strategi, dan pasar berevolusi. Di balik setiap kesepakatan, merger, atau investasi, terdapat kerangka hukum yang dirancang untuk menjamin keadilan, stabilitas, dan kepatuhan. Di sinilah hukum keuangan memainkan peran yang sangat penting. Mulai dari membimbing korporasi melalui proses merger yang kompleks hingga melindungi individu dalam sengketa keuangan, hukum keuangan—dan para pengacara yang mempraktikkannya—berfungsi sebagai jembatan antara ambisi dan regulasi.